Etika Pejabat dan Kepentingan Rakyat

Menjadi pejabat publik adalah tugas mulia demi mengemban amanah serta membantu masyarakat. Namun bukan berarti bisa berbuat semaunya, dan bebas dengan semena-mena merendahkan serta melecehkan orang lain.
Sering kita temui dalam sebuah urusan yang mengharuskan kita menghadap pada seorang pejabat, kerap kali kita dibuat pusing dengan tingkah pejabat yang cenderung menyalahkan dan terkesan mengintervensi atau mengintimidasi walau dengan cara mereka yang terkesan halus.
Mereka lupa, kalau tugas mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, lebih mengutamakan pelayanan. Kadang, selaku abdi negara, para pejabat merasa, negeri ini sebagian milik mereka.
Terkadang, kita hanya bisa diam dan menerima saja perlakuan itu demi lancarnya urusan yang tengah kita hadapi dan bahkan terkadang kitapun harus mengeluarkan "pelicin" untuk mempermudah hal tersebut, walau dalam hati kita berontak dan menggerutu. Tetapi inilah kenyataan bersua pada diri pengelola Republik ini.
Bicara soal etika pejabat, khususnya bagi para pekerja jurnalis, seringkali berujung pada kekecewaan. Sebagai contoh, sulitnya menemui seseorang pejabat tertentu yang akan dikonfirmasi dalam melakukan investigasi. Ada saja alasannya, terkadang sedang sibuk, atau tidak ada di tempat.
Bahkan beberapa kali terjadi saling adu mulut antara wartawan dan pejabat yang hendak di konfirmasi. Lebih dari itu, ada juga pejabat publik yang menggebrak meja saat wartawan sedang melakukan wawancara dengan bawahannya di suatu instansi pemerintahan.
Sungguh, ini bukan cerminan seorang pejabat publik yang seharusnya bisa menjadi panutan atau suri teladan bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil yang ingin dilayani. Memang, secara tertulis tak ada batasan tentang etika. Tapi, secara kaidah kultur dan sosial di tengah masyarakat tetap ada batasnya.
Bukan rahasia, sering seorang pejabat terkesan menghindar apabila ditemui wartawan. Hingga berbagai dugaan pun muncul, dan setelah itu akan bermunculan berita-berita miring di berbagai mass media.
Untuk menghindari hal yang demikian, hendaknya kita bisa bekerja sama demi kelancaran semua pihak, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang jadi pejabat, bekerjalah sesuai tupoksinya tanpa harus menunjukkan "taring"nya, atau merasa berkuasa. Sesungguhnya, Republik ini dibangun atas keringat rakyat, termasuk gaji yang dia terima berasal dari pajak rakyat.