Seminggu yang lalu, ada kabar gembira bagi para prajurit TNI dan petugas kepolisian. Anggaran remunerasi bagi mereka segera dicairkan setelah mendapat persetujuan DPR. Dengan tunjangan tersebut, otomatis gaji yang mereka terima akan meningkat dari sebelumnya.
Keputusan rapat badan anggaran DPR dengan para pejabat terkait menyimpulkan, pemerintah akan mencairkan anggaran sebesar Rp5,358 triliun untuk dibayarkan secara rapel selama enam bulan. Pemberian ini dihitung sejak 1 Juli 2010. TNI mendapat Rp3,3 triliun dan Polri Rp1,9 triliun. Sisanya diberikan pada Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan total kenaikan gaji rata-rata prajurit TNI/Polri dan pegawai empat instansi yang mendapat remunerasi itu adalah Rp1 juta per orang. “Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah lebih tinggi,” kata Purnomo.
Remunerasi di enam instansi negara itu bertujuan untuk reformasi birokrasi. Yang menjadi pertanyaan kita, dengan tambahan gaji tersebut akankah mereka bisa lebih profesional? Atau justru tidak membawa perubahan apa-apa dengan anggaran negara yang membengkak Rp5,358 triliun itu?
Khusus untuk TNI/Polri, cita-cita polisi dan tentara yang profesional telah lama didengungkan. Pembenahan internal telah banyak dilakukan, namun tentu setelah sekian lama, belum bisa diharapkan hasil maksimal. Tapi rakyat Indonesia jangan hanya melihat citra buruk aparat TNI/Polri, karena cukup banyak juga dari mereka yang mampu bersikap profesional.
Mereka berasal dari masyarakat. Kalau terus-terusan melihat kekurangan mereka (prajurit TNI/Polri), sebaiknya juga melihat kekurangan (dalam) masyarakat kita. Masyarakat yang belum tertib hukum, bahkan masih suka melanggar rambu-rambu hukum kecil, seperti lampu lalulintas. Bagaimana mengharapkan ketertiban? Kita masih sering melihat pelanggaran lalulintas seenaknya, parkir seenaknya, hingga perilaku seenaknya karena menganggap negara ini miliknya sendiri. Buruk orang tampak, buruk sendiri (sering) dilupakan.
Karenanya, berbagai cara menuju dan mendapatkan prajurit TNI/Polri profesional harus dijalankan. Markas Besar TNI dan Kepolisian sudah bertekad bulat. Tekad yang sebenarnya sudah dimulai sejak tumbangnya rezim orde baru.
Dengan remunerasi yang akan mereka terima ini, kita berharap kinerja prajurit TNI/Polri ke depan akan semakin profesional, walaupun belum akan sesempurna tuntutan masyarakat. Kita juga berharap TNI/Polri semakin arif menerima kritikan, serta masyarakat—terutama yang mengkritik—jangan hanya mengkritik tapi memberi dukungan untuk sebuah kebaikan. Kita akan melihat masyarakat yang baik, dengan penegak hukum yang baik. Tapi juga harus diingat, prajurit TNI/Polri atau pemimpin yang baik tidak akan muncul dari masyarakat yang tidak tertib hukum. Semoga kita bisa saling mendukung untuk menuju Indonesia yang tertib, aman, bermartabat, dan sejahtera.
0 komentar:
Posting Komentar